Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Siap Demo Besar-besaran

| Oktober 21, 2020 WIB | 0 Views
Ilustrasi Foto CNBC

HaiTekno.com - Hanya dalam hitungan hari, usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan berumur satu tahun. Berbarengan dengan itu, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta. Aksi itu akan digelar pada 20-22 Oktober 2020.

"Kenapa 20 Oktober? Karena momentum rezim ini dilantik," ujar Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos yang juga mewakili Gebrak dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/10/2020), seperti dikutip CNN Indonesia.

Selain itu, kata dia, 20 Oktober juga menjadi momentum kelahiran Rancangan Undang-undang Kerja yang kini telah disahkan menjadi Undang-undang. Saat dilantik kembali menjadi presiden pada 20 Oktober 2019 lalu, Jokowi dalam pidatonya memang kali pertama menyampaikan gagasan terkait Omnibus Law Ciptaker ini.

Nining menjelaskan, aksi demonstrasi nantinya akan digelar Gebrak dan berbagai aliansi buruh serta serikat pekerja lain. Menurut dia, masyarakat saat ini telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang baru satu tahun menjabat itu. Apalagi setelah Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pemerintah dianggap tak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kita sudah sampaikan sikap mosi tidak percaya kepada kekuasaan," kata Nining.

Dalam kesempatan itu, Nining juga menyebut saat ini serikat buruh dan aliansi kemasyarakatan lain belum berencana akan melakukan uji materi (judicial review/JR) Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi kata dia, bentuk fisik dan nomor undang-undang pun hingga kini belum menemui kejelasan. Pihaknya tak ingin terjebak dalam aturan konstitusional yang justru bisa menjebak masyarakat ini.

"Kami tidak akan menempuh JR, tapi kami akan memaksa agar pembatalan undang-undang ini berjalan," kata dia

Terpisah, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Heru Novianto menegaskan aparat kepolisian akan melarang setiap aksi unjuk rasa digelar di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan usai unjuk rasa penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU di sekitar istana pada Kamis (8/10/2020) kemarin berakhir ricuh dan bentrok.

"Aksi akhir-akhir ini memang tidak diizinkan di depan istana. Kami memang tetap memberikan wadah menyampaikan aspirasi tapi tak di depan Istana karena situasinya sedang berbeda mengingat kejadian kemarin," kata Heru kepada wartawan di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dia menuturkan aksi hanya akan diperbolehkan di sekitar wilayah patung Arjuna Wiwaha atau di depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.