Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

MAKALAH CIRI-CIRI NEGARA SEMAKIN DALAM KEADAAN BAHAYA

| September 27, 2020 WIB | 0 Views



KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM

Dalam system ketatanegaraan bebagai negara modern pemikiran mengenai konsep negara hukum sangat populer. Konsep ini berasal dari dari pemikiran plato dalam bukunya yang tersohor nomoi dan airstoteles dalam la potica.
Awal negara yang baik adalah apabila penyelenggaraan negara berada ditangan para ahli filasafat (cendikiawan).

Dua Istilah Negara Hukum Identik

F.J Stahl. Hukum (rechtstaat)


  • Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
  • Pemisahan kekuasaan negara
  • Pemerintahan berdasarkan undang-undang
  • Adanya peradilan adminitrasi


A.V.Dicey. Hukum (the rule of law)


  • Menentang pengaruh dari dan meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah
  • Persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan.
  • Bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsikuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.


Hubungan Pusat Dengan Daerah

Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dalam negara kesatuan indonesia dilakukan pembagian daerah yang menerapkan asas desentatralisasi.

Pasal 18 Perubahan Kedua UUD 1945

Negara republik indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten  dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang
Pemerintah daerah propinsi,daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya , kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Pemerintahan daerah behak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu.
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A UUD 1945

Hubungan wewenang antara pemerintah pusata dan pemerintah daerahprovinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaat sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintaha daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-udang.

Pasal 18 B UUD 1945

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewah diatur dengan undang-undang.
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan Yang Lebih Rendah

1.Upaya Reduksi yang Terdapat Dalam pasal 7 ayat (1) UU No 22/1999

Sengaja direduksi dengan perasa tambahan dalam pasal itu sendiri, yaitu frasa “serta kewenangan bidang lainnya”.

2.Upaya Reduksi Dilakukan Secara Fleksibel

(baca : pasal karet) dan multi inter dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan:
Pasal 7 ayat (2):
“Kewenangan bidang lain, sebagai mana dimaksud bahwa ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembianaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, penday-gunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi dan standarlisasi nasional”.

3.Upaya Reduksi Dilakukan Dengan Pasal 12 uu no 22/1999

Menegaskan lagi bahwa peraturan lebih lanjut mengenai ketetuan yang terdapat dalam pasal 7 UU No 22/1999 ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

4.Upaya Reduksi Dilakukuan Dengan Amanat Pasal 12 UU No 22/1999

pemerintah memberlakuan peratuara Pemerintah Nomor 25 tahun 2000tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (PP No 25/2000).

5.Upaya Reduksi Dilakukan Dalam PP No 25/2000

TersebutKewenangan bidang lainnya” dirumuskan kedalam 25 bidang.

Tingkatan Keadaan Bahaya


  • Tingkatan keadaan darurat sipil
  • Tingkatan keadaan darurat militer
  • Tingkatan keadaan perang


DASAR PEMIKIRAN TIGA TINGKATAN KEADAAN BAHAYA


  • Keadaan bahaya yang mengancam di hadapi dengan kekuasaan yang seimbang .
  • Taraf intensitas keadaan yang membahayakan.
  • Merupakan keadaan yuridis yang berisi ketentuan-ketentuan pemberian kekuasaan kepada penjabat-penjabat yang berwenang guna mengatasi keadaan bahaya tersebut.
  • Penentuan tingkatan bahaya diserahkan sepenuhnya kepada presiden.


DAFTAR PUSTAKA


  • Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum , Radja Grafindo Persada, Jakarta
  • Burhan Bungin, 2001 , Metodologi Penelitian Kualitatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta
  • Suharto, 2006 , Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika , Jakarta.